Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011

TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pemilihan Kepala Kampung 3. Hak Memilih dan dipilih 4. Pencalonan Kepala Kampung 5. Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih 6. Pelaksanaan Kampanye 7. Pemilihan Kepala Kampung 8. Pelaksanaan Pemungutan Suara 9. Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Kampung 10. Pemberhrntian Sementara dan Pemberhentian Kepala Kampung 11. Pengangkatan Pejabat Kepala Kampung 12. Pembiayaan 13. Sanksi 14. Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Kampung 15. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Panaragan

Tanggal Penetapan

17 November 2011

Tanggal Pengundangan

18 November 2011

Tanggal Berlaku

18 November 2011

Sumber

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 407 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULAMG BAWANG BARAT NOMO 9 TAHUN 2011 TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KAMPUNG

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu pengaturan tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pemilihan Kepala Kampung 3. Hak Memilih dan dipilih 4. Pencalonan Kepala Kampung 5. Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih 6. Pelaksanaan Kampanye 7. Pemilihan Kepala Kampung 8. Pelaksanaan Pemungutan Suara 9. Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Kampung 10. Pemberhrntian Sementara dan Pemberhentian Kepala Kampung 11. Pengangkatan Pejabat Kepala Kampung 12. Pembiayaan 13. Sanksi 14. Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Kampung 15. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2011.
21 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521