Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2017

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini memuat ringkasan laporan realisasi anggaran yang dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2017 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2016

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Panjang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Padang Panjang

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

22 Agustus 2017

Sumber

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Panjang

Bidang

Halaman ini telah diakses 370 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWAKO NO 25 TAHUN 2017 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang ta. 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2015 24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan ini memuat ringkasan laporan realisasi anggaran yang dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2017

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT