Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 3. Kewajiban Pemerintah Daerah 4. Pengelolaan Pelayanan Pendidikan 5. Wajib Belajar 6. Peserta Didik 7. Penyelenggaraan Pendidikan Formal 8. Pendidikan Non Formal 9. Pendidikan Akan Usia Dini 10. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 11. Pendidikan Keagamaan 12. Ketenagaan 13. Evaluasi, Akreditasi dan Pengawasan 14. Partisipasi Masyarakat 15. Pendanaan Pendidikan 16. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Gunung Sugih

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2009

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2009

Tanggal Berlaku

30 Oktober 2009

Sumber

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 869 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2009 SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KAB. LAMTENG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELAYANAN-PENDIDIKAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah daerah mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas; b. bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama di antara pemangku penyelenggaraan Sistem Pendidikan secara Demokratis, Terbuka, Partisipatif, Bermartabat, dan Bertanggung jawab; c. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas serta menjamin Landasan Hukum demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar lsi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar lsi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, B, dan Program Paket C; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Keaksaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi pada Sekolah/Madrasah; 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboran pada Sekolah/Madrasah; 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Perpustakaan pada Sekolah/Madrasah; 28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan; 30. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 31. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007 Nomor 11).
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 3. Kewajiban Pemerintah Daerah 4. Pengelolaan Pelayanan Pendidikan 5. Wajib Belajar 6. Peserta Didik 7. Penyelenggaraan Pendidikan Formal 8. Pendidikan Non Formal 9. Pendidikan Akan Usia Dini 10. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 11. Pendidikan Keagamaan 12. Ketenagaan 13. Evaluasi, Akreditasi dan Pengawasan 14. Partisipasi Masyarakat 15. Pendanaan Pendidikan 16. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2009.
37 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT