Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2017

MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Koordinasi Kerja Bab III Mekanisme Koordinasi kerja Bab IV Pelaksanaan Koordinasi Kerja Bab V Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

05 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

05 Juni 2017

Tanggal Berlaku

05 Juni 2017

Sumber

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 557 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 50 TAHUN 2017 ttg MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMDA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50,
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka optimalisasi tercapainya efisisensi, efektifitas dan produktifitas setiap pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan adanya mekanisme koordinasi kerja yang jelas antar perangkat daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; b. bahwa koordinasi kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2012, sudah tidak sesuai dengan nomenklatur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2016 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Koordinasi Kerja Bab III Mekanisme Koordinasi kerja Bab IV Pelaksanaan Koordinasi Kerja Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017. Mencabut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2017

MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT