Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007

Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Penanganan, Kerjasama, Pencegahan Perdaganganorang Perempuan dan Anak, Kewajiban PPTKI, Pekerja dan Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Perlindungan Saksi dan Korban, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial, Pengawasan dan Pemantauan, Anggaran Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Pontianak

Tanggal Penetapan

20 Agustus 2007

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2007

Tanggal Berlaku

22 Agustus 2007

Sumber

LD.2007/NO.7, TLD No.7, LL PROV. KALBAR: 12 HLM

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 861 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda no. 7-2007 ttg pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN KELUARGA-ANAK-HAM-PIDANA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2007/NO.7, TLD No.7, LL PROV. KALBAR: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak
ABSTRAK:	bahwa perdagangan orang sebagai obyek perdagangan dan eksploitasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan ancaman terhadap norma-norma kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.6 Tahun 1974, UU No.4 Tahun 1979, UU No.7 Tahun 1984, UU No.23 Tahun 1997, UU No.20 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, Keppres No.36 Tahun 1990, Keppres No.59 Tahun 2002, Keppres No.87 Tahun 2002, Perda No.10 Tahun 2005. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Penanganan, Kerjasama, Pencegahan Perdaganganorang Perempuan dan Anak, Kewajiban PPTKI, Pekerja dan Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Perlindungan Saksi dan Korban, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial, Pengawasan dan Pemantauan, Anggaran Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2007. Perda ini memiliki 10 halaman dan 2 halaman penjelasan.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521