Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2003

Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Prinsip Umum, Bentuk Partisipasi Pihak Ketiga, Tata Cara Pengelolaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Pontianak

Tanggal Penetapan

11 April 2003

Tanggal Pengundangan

02 Mei 2003

Tanggal Berlaku

02 Mei 2003

Sumber

LD.2003/NO.6, TLD No.6, LL PROV. KALBAR: 6 HLM

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 536 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda no. 3-2003 ttg partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PEMBANGUNAN DAERAH
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2003/NO.6, TLD No.6, LL PROV. KALBAR: 6 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	bahwa pembangunan daerah tidak saja dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, namun juga dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui Partisipasi Pihak Ketiga; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP Np.25 Tahun 25 Tahun 2000, PP No.105 Tahun 2000, Kepres No.44 Tahun 1999. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Prinsip Umum, Bentuk Partisipasi Pihak Ketiga, Tata Cara Pengelolaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2003. Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 2 halaman penjelasan.