Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2012

PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Prinsip Pengelolaan 4. Sasaran Program RSMW 5. Ruang Lingkup Program RSMW 6. Pemanfaatan Pihak Ketiga/Perguruan Tinggi 7. Pedoman Pelaksanaan Program RSMW 8. Pengawasan 9. Evaluasi 10. Ketentuan Lain-lain 11. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Panaragan

Tanggal Penetapan

10 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2012

Tanggal Berlaku

10 Januari 2012

Sumber

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 367 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 06 TAHUN 2012 PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KAB. TUBABA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Program-Ragem-sai

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan, pengelolaan Program Ragem Sai Mangi Wawai Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Ragem Sai Mangi Wawai Kabupaten Tulang Bawang Barat; b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52B4); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kampung Serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15).
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Prinsip Pengelolaan 4. Sasaran Program RSMW 5. Ruang Lingkup Program RSMW 6. Pemanfaatan Pihak Ketiga/Perguruan Tinggi 7. Pedoman Pelaksanaan Program RSMW 8. Pengawasan 9. Evaluasi 10. Ketentuan Lain-lain 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2012.
8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2012

PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT