Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2011

Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Peralihan dalam Perda ini menyatakan bahwa sengketa informasi publik yang terjadi sebelum Perda ini ditetapkan tidak dapat dijadikan objek sengkete informasi publik menurut Perda ini, sebelum terbentuknya pusat data dan informasi kebijakan publik dan publikasi data, pengelolaan informasi publik dilakukan oleh perangkat daerah yang relevan, dan komisi informasi dibentuk paling lama 1 tahun setelah Perda ini diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Melawi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Nanga Pinoh

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.12, TLD No.12, LL Kab Melawi: 15 HLM

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Melawi

Bidang

Halaman ini telah diakses 480 kali

FILE-FILE PERATURAN

No.12 th 2011 KIP.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

teknologi-pelayanan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.12, TLD No.12, LL Kab Melawi: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 1999, UU No. 34 ahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2008, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 58 Tahun 2005, dan PP No. 38 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kebijakan Publik, Transparansi, Partisipasi, Komisi Informasi, Masyarakat, Sengketa Informasi Publik, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kebijakan Umum Anggaran Perubahan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Musyawarah Perencanaan Perencanaan Pembangunan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategik, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Visi, Misi, dan Badan Publik; Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Atas Informasi Publik dan Partisipasi; Pelaksanaan Informasi Publik dan Partisipasi, Pusat Data dan Informasi Kebijakan Publik; Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi; Hak dan Kewajiban Komisi Informasi; Perlindungan Korban dan Saksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;
Ketentuan Peralihan dalam Perda ini menyatakan bahwa sengketa informasi publik yang terjadi sebelum Perda ini ditetapkan tidak dapat dijadikan objek sengkete informasi publik menurut Perda ini, sebelum terbentuknya pusat data dan informasi kebijakan publik dan publikasi data, pengelolaan informasi publik dilakukan oleh perangkat daerah yang relevan, dan komisi informasi dibentuk paling lama 1 tahun setelah Perda ini diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 10 Halaman dan 5 halaman penjelasan;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521