Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2017

POLA TATA KELOLA BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Identitas dan Klasifikasi Bab IV Visi, Misi, Nilai-Nilai, Falsafah dan Motto Bab V Organisasi Bab VI Prosedur Kerja Bab VII Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung Bab VIII Penyehatan Lingkungan Bab IX Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bab X Akuntabilitas Kinerja Bab XI Penatausahaan Bab XII Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bab XIII Pengelolaan Barang Bab XIV Surplus dan Defisit Anggaran Bab XV Tarif Layanan Bab XVI Penyelesaian Kerugian Bab XVII Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab XVIII Ketentuan Peralihan BAB XIX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang POLA TATA KELOLA BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

03 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

03 Maret 2017

Tanggal Berlaku

03 Maret 2017

Sumber

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 517 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 10 TAHUN 2017 ttg POLA TATA KELOLA BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT PROVINSI SUMBAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

POLA TATA KELOLA BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10,
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG POLA TATA KELOLA BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:	a. bahwa UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu dituntut dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, unit pelayanan publik dimungkinkan untuk menerapkan PPK-BLUD; c. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah adanya Pola Tata Kelola; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Pola Tata Kelola UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan Peraturan Gubernur; 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/10/PMK.02/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MP.PAN/1/2007 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 Tahun 2007 23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 24. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2009 25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Identitas dan Klasifikasi Bab IV Visi, Misi, Nilai-Nilai, Falsafah dan Motto Bab V Organisasi Bab VI Prosedur Kerja Bab VII Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung Bab VIII Penyehatan Lingkungan Bab IX Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bab X Akuntabilitas Kinerja Bab XI Penatausahaan Bab XII Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bab XIII Pengelolaan Barang Bab XIV Surplus dan Defisit Anggaran Bab XV Tarif Layanan Bab XVI Penyelesaian Kerugian Bab XVII Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab XVIII Ketentuan Peralihan BAB XIX Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017. 90

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2017

POLA TATA KELOLA BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT