Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2018

Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai upah minimum sektoral provinsi, khususnya untuk :  sektor kimia, energi dan pertambangan  sektor logam, elektronik dan mesin  sektor otomotif  sektor asuransi dan perbankan  sektor makanan dan minuman  sektor farmasi dan kesehatan  sektor tekstil, sandang dan kulit  sektor pariwisata  sektor telekomunikasi  sektor retail, dan  sektor bangunan dan pekerjaan umum Peraturan ini disertai lampiran yang berisi besaran upah minimum sektoral tersebut.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

28 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

12 Maret 2018

Tanggal Berlaku

01 Januari 2018

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 21005

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 8900 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

No_16_Tahun_2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

GAJI – UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 21005
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta mempertimbangkan hasil perundingan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018. UU No. 21 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 78 Tahun 2015, Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 34 tahun 2011, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/ MEN/ 2001, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, PERDA No. 6 Tahun 2004, PERDA No. 5 Tahun 2016, PERGUB No. 59 Tahun 2005, PERGUB No. 271 Tahun 2016, PERGUB No. 182 Tahun 2017. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai upah minimum sektoral provinsi, khususnya untuk :  sektor kimia, energi dan pertambangan  sektor logam, elektronik dan mesin  sektor otomotif  sektor asuransi dan perbankan  sektor makanan dan minuman  sektor farmasi dan kesehatan  sektor tekstil, sandang dan kulit  sektor pariwisata  sektor telekomunikasi  sektor retail, dan  sektor bangunan dan pekerjaan umum Peraturan ini disertai lampiran yang berisi besaran upah minimum sektoral tersebut.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521