Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016

PENGATURAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur: 1. KETENTUAN UMUM; 2. PENATAAN WILAYAH DI DESA; 3. KEWENANGAN DESA; 4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; 5. PEMILIHAN KEPALA DESA; 6. MUSYAWARAH DESA; 7. PENGHASILAN PEMERINTAH DESA; 8. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA; 9. PERATURAN DI DESA; 10. KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA; 11. DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH; 12. ASET DESA; 13. PEMBANGUNAN DESA; 14. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN; 15. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGANMASYARAKAT DESA; 16. BADAN USAHA MILIK DESA; 17. KERJA SAMA DESA; 18. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA; 19. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 20. SANKSI 21. KETENTUAN PERALIHAN 22. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENGATURAN DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Gerung

Tanggal Penetapan

07 April 2016

Tanggal Pengundangan

08 April 2016

Tanggal Berlaku

07 April 2017

Sumber

Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 2325 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 1 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGATURAN DESA
ABSTRAK:	• bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat di desa,perlu mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; • bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desaharus disesuaikan berdasarkan undang-undang ini Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan daerah ini mengatur: 1. KETENTUAN UMUM; 2. PENATAAN WILAYAH DI DESA; 3. KEWENANGAN DESA; 4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; 5. PEMILIHAN KEPALA DESA; 6. MUSYAWARAH DESA; 7. PENGHASILAN PEMERINTAH DESA; 8. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA; 9. PERATURAN DI DESA; 10. KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA; 11. DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH; 12. ASET DESA; 13. PEMBANGUNAN DESA; 14. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN; 15. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGANMASYARAKAT DESA; 16. BADAN USAHA MILIK DESA; 17. KERJA SAMA DESA; 18. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA; 19. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 20. SANKSI 21. KETENTUAN PERALIHAN 22. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017. • Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang desa sebelum Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; • Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang desa sebelum Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; • Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan 95

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521