Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2011

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja 3. Susunan Organisasi 4. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas 5. Kelompok Jabatan Fungsional 6. Eselon dan Kepegawaian 7. Tata Kerja 8. Pembiayaan 9. Evaluasi dan Perubahan Status UPT Balai Latihan Kerja 10. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Liwa

Tanggal Penetapan

24 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 344 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2011 UPT BLK PADA DINSOSNAKER KAB. LAMBAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UPT-BLK
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat ; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negaralik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerinlahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06) ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 11); Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja 3. Susunan Organisasi 4. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas 5. Kelompok Jabatan Fungsional 6. Eselon dan Kepegawaian 7. Tata Kerja 8. Pembiayaan 9. Evaluasi dan Perubahan Status UPT Balai Latihan Kerja 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521