Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2011

MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI PADA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kewajiban Pemegang IUP 3. Kepala Teknik Dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi 4. Prosedur Pengangkatan KTPB dan/atau WKTPB 5. Penggantian KTPB dan/atau WKTPB 6. Sanksi 7. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI PADA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Liwa

Tanggal Penetapan

25 Mei 2011

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 399 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI PADA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI KAB. LAMBAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGANGKATAN-KEPALA-TEKNIK
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI PADA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:	a. bahwa pelaksanaan pengawasan kesehatan, keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pengusahaan panas bumi perlu diberikan aturan teknis yang jelas; b. bahwa sebelum pemegang lzin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi mulai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu diangkat Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi c. bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas harus dilakukan secara selektif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu diatur mekanisme Pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi di Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163) 8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555. K/26/M. PE/1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum; 9. Keputusan Direktorat Jenderal Geologi dan sumber Daya Mineral Nomor : 0228. K/40/DJG/2003 tentang Kompetensi Pengawas Operasional pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Panas Bumi 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kewajiban Pemegang IUP 3. Kepala Teknik Dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi 4. Prosedur Pengangkatan KTPB dan/atau WKTPB 5. Penggantian KTPB dan/atau WKTPB 6. Sanksi 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521