Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2011

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Perjalanan Dinas 3. Biaya Perjalanan Dinas 4. Klasifikasi Pejabat/Pegawai 5. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas 6. Laporan Perjalanan Dinas 7. Bantuan Perjalanan Dinas 8. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Liwa

Tanggal Penetapan

31 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2011

Tanggal Berlaku

01 April 2011

Sumber

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 342 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 2011 BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PNSD DAN NON PNSD DI LINGK. PEMKAB. LAMBAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BIAYA-PERJALANAN-DINAS
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2010 dalam ranqka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata dan dihindari adanya penganggaran yang bersifat paket; b. bahwa berdasarkan evaluasi serta demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2010 tentanq biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Perjalanan Dinas 3. Biaya Perjalanan Dinas 4. Klasifikasi Pejabat/Pegawai 5. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas 6. Laporan Perjalanan Dinas 7. Bantuan Perjalanan Dinas 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2011. 15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521