Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2011

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan 3. Prinsip Dasar 4. Bentuk Hukum 5. Modal Dasar 6. Tata Kelola Perusahaan 7. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Liwa

Tanggal Penetapan

25 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

05 April 2011

Tanggal Berlaku

05 April 2011

Sumber

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 309 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 08 TAHUN 2011 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA KAB. LAMBAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN-TATA-KELOLA

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa, maka perlu diatur tata cara dan mekanisme pengelolaannya ; c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 20); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 04).
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan 3. Prinsip Dasar 4. Bentuk Hukum 5. Modal Dasar 6. Tata Kelola Perusahaan 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2011.
101 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521