Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2011

STANDAR PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum, 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Prinsip Pelayanan Publik 4. Kewajiban dan Hak Penyelenggara 5. Kewajiban dan Hak Masyarakat 6. Jenis Pelayanan 7. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 8. Sarana dan Prasarana 9. Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik 10. Pengawasan 11. Pengaduan 12. Penilaian Kinerja 13. Penyelesaian Sengketa 14. Ketentuan Sanksi 15. Ketentuan Lain-lain 16. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Liwa

Tanggal Penetapan

16 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

16 Maret 2011

Tanggal Berlaku

16 Maret 2011

Sumber

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 427 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2011 STANDAR PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KAB. LAMBAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelayanan
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku, maka perlu di tetapkan Standar Pelayanan Publik; b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diatur Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat. 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/MPAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/MPAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/MPAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010; 16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Lampung Barat; Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum, 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Prinsip Pelayanan Publik 4. Kewajiban dan Hak Penyelenggara 5. Kewajiban dan Hak Masyarakat 6. Jenis Pelayanan 7. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 8. Sarana dan Prasarana 9. Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik 10. Pengawasan 11. Pengaduan 12. Penilaian Kinerja 13. Penyelesaian Sengketa 14. Ketentuan Sanksi 15. Ketentuan Lain-lain 16. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2011. 30 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2011

STANDAR PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT