Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2012

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Izin Mendirikan Bangunan 3. Nama, Objek dan Subjek Retribusi 4. Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Tata Cara Perhitungan Retribusi 8. Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang 9. Ketentuan Mendirikan Bangunan 10. Pemungutan Retribusi 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 13. Kedaluwarsa Penagihan 14. Sanksi Administratif 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kotabumi

Tanggal Penetapan

29 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

29 Maret 2012

Tanggal Berlaku

29 Maret 2012

Sumber

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 723 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH LAMPUNG UTARA NOMOR 06 TAHUN 2012 RETRIBUSI IMB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

REtribusi

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf "a" Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk salah satu jenis retribusi perizinan tertentu, maka perlu dioptimalkan pemungutannya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung kemandirian Daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan pengaturan kembali yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan Gedung; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 9)
Didalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Izin Mendirikan Bangunan 3. Nama, Objek dan Subjek Retribusi 4. Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Tata Cara Perhitungan Retribusi 8. Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang 9. Ketentuan Mendirikan Bangunan 10. Pemungutan Retribusi 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 13. Kedaluwarsa Penagihan 14. Sanksi Administratif 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2012.
28 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2012

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT