Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 33 Tahun 2017

PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH DAN MUTASI DALAM DAERAH SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.ketentuan umum;2.jenis dan subjek penghapusan;3.masa berlaku dan ketentuan penghapusan;4.pelaporan;5.ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 33 Tahun 2017 tentang PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH DAN MUTASI DALAM DAERAH SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Banten

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Serang

Tanggal Penetapan

08 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

10 Mei 2017

Tanggal Berlaku

10 Mei 2017

Sumber

BD.2017/NO.33

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Banten

Bidang

Halaman ini telah diakses 550 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub No. 33 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH DAN MUTASI DALAM DAERAH SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2017/NO.33
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH DAN MUTASI DALAM DAERAH SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat sebagai wajib pajak dalam peningkatan pungutan pajak daerah di Provinsi Banten, perlu memberikan insentif kepada masyarakat selaku wajib pajak berupa penghapusan terhadap bea balik nama kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah dan mutasi dalam daerah serta penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta upaya tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah serta Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.28 Tahun 2009 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.58 Tahun 2005 ;5.PMDN No.13 Tahun 2006 ;6.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006 ;7.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2011;8.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2017;9.PerGub Banten No. 4 Tahun 2013 ;10.PerGub Banten No.7 Tahun 2017 ;11.PerGub Banten No.2 Tahun 2017 1.ketentuan umum;2.jenis dan subjek penghapusan;3.masa berlaku dan ketentuan penghapusan;4.pelaporan;5.ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017. 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521