Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2014

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Tata Cara pengangkutan Hasil Hutan Hak 4. Ketentuan Lain-lain 5. Pembinaan dan Pengendalian 6. Pelanggaran dan Sanksi 7. Bimbingan dan Pengawasan 8. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kotabumi

Tanggal Penetapan

04 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

04 Desember 2014

Tanggal Berlaku

04 Desember 2014

Sumber

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 441 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2014 PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DALAM WILAYAH KAB. LAMPURA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Penatausahaan hutan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keberadaan hutan sebagai areal konservasi serta menciptakan keseimbangan lingkungan hidup maka perlu dilakukan pembinaan terhadap pemanfaatan hasil hutan dari hutan hak atau tanah milik serta penertiban peredaran hasil hutan; b. bahwa salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang cenderung menurun kondisinya yang diakibatkan adanya kerusakan alam maupun yang disebabkan oleh ulah manusia, maka perlu memberikan perlindungan, pengendalian dan pengawasan terhadap pohon-pohon yang tumbuh di lahan yang dibebani hak milik/hutan hak, tanah masyarakat atau tanah perkebunan; c. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan peredaran dan mendorong semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat maka perlu perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas hasil hutan hak dalam pengangkutannya; d. bahwa hasil hutan yang berasal dari hutan hak atau tanah milik yang akan dimanfaatkan, dan basil hutan yang akan ditampung atau diedarkan dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara dipandang perlu untuk diatur pelaksanaan penatausahaannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut- II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut- II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut- II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Tata Cara pengangkutan Hasil Hutan Hak 4. Ketentuan Lain-lain 5. Pembinaan dan Pengendalian 6. Pelanggaran dan Sanksi 7. Bimbingan dan Pengawasan 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2014.
16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2014

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT