Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 60 Tahun 2017

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten PakPak Bharat dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Kepegawaian dan Keuangan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 60 Tahun 2017 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Salak

Tanggal Penetapan

07 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

08 Desember 2017

Tanggal Berlaku

08 Desember 2017

Sumber

BD.2017/ No. 60

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Bidang

Halaman ini telah diakses 415 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pakpak Bharat No 60 Th 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2017/ No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:	Bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perubahan organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali mengenai Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini. adalah :UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 106 Tahun 2007; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMEN PANRB No. 77 Tahun 2012; Peraturan Nersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten PakPak Bharat dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Kepegawaian dan Keuangan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12 hlm, Lampiran : III

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521