Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014

Transportasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini dimaksudkan untuk landasan hukum bagi penyelenggaraan Transportasi yang handal, efisien, harmonis, ekonomis, ramah lingkungan, dan hemat energi. Ruang lingkup Perda ini mengatur mengenai Transportasi yang terdiri atas moda Transportasi Jalan, Perkeretaapian, Perairan, dan Udara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

28 April 2014

Tanggal Pengundangan

29 April 2014

Tanggal Berlaku

29 April 2014

Sumber

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 104

Subjek

TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 25531 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda DKI Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

transportasi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 104
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Transportasi
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan sistem Transportasi yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, perlu dilakukan penataan kembali sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 std Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 std Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 std Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Perda ini dimaksudkan untuk landasan hukum bagi penyelenggaraan Transportasi yang handal, efisien, harmonis, ekonomis, ramah lingkungan, dan hemat energi. Ruang lingkup Perda ini mengatur mengenai Transportasi yang terdiri atas moda Transportasi Jalan, Perkeretaapian, Perairan, dan Udara.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2014. Mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan; 2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 1. Perda tentang Rencana Induk Transportasi; 2. Pergub tentang: -Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas Jalan; -Standar pelayanan minimal -Ketentuan lebih lanjut mengenai Terminal -Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas Parkir -Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perlengkapan Jalan -Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan/atau pengembangan lajur sepeda -Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis atas pemanfaatan Halte sebagai ruang promosi/iklan -Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung -Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis atas pemanfaatan Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ruang promosi/iklan -Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pakai Kendaraan Bermotor Umum -Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran keringanan Bea Balik Nama -Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Kendaraan Bermotor -Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Kendaraan Bermotor perseorangan; -Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif -Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penerapan persentase penembusan cahaya pada kaca Kendaraan Bermotor -Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan bengkel umum untuk pengujian berkala dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor -Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan lainnya -Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan Kendaraan Bermotor -Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen dan rekayasa Lalu Lintas -Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi/persetujuan -Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Lalu Lintas Jalan dengan pembatasan Kendaraan Bermotor perseorangan -Ketentuan terkait Sepeda motor roda tiga dilarang beroperasi di Daerah kecuali dengan pertimbangan khusus -Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum -Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi -Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan Lalu Lintas -Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban kecelakaan Lalu Lintas Jalan; -Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit keselamatan Jalan -Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum -Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan pengumpan; Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan sekolah Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan lebaran Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah Angkutan umum Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang umum Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang khusus Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Pelabuhan Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu pengawasan kendaraan; Ketentuan lebih lanjut mengenai izin insidentil Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasi Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu pengawasan Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Kendaraan Bermotor Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Jalur Kereta Api untuk kepentingan lain Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi secara berkala terhadap perlintasan sebidang Ketentuan lebih lanjut mengenai Stasiun Kereta Api Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas operasi Kereta Api Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan prasarana Perkeretaapian Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian secara berkala Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Perkeretaapian Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi penetapan rencana induk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status hukum kapal Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen Pengawakan Kapal Ketentuan lebih lanjut mengenai penjagaan laut dan pantai Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan trayek Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Transportasi Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan Transportasi Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan forum Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 102 hal termasuk lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521