Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara No. 26 Tahun 2014

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pasal-pasal yang menjadi Landasan Ketetapan peraturan tersebut, yaitu mencakup tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem dan Prosedur BPHTB, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan, Ketentuan-ketentuan Lain, Validasi BPHTB Oleh Dinas Pendapatan dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kotabumi

Tanggal Penetapan

30 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2014

Tanggal Berlaku

30 Desember 2014

Sumber

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 589 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2014 SISDUR PENGELOLAAN BPHTB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Sisdur-pengelolaan-bphtb

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka perlu diatur system dan prosedur pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB );
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05 );
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pasal-pasal yang menjadi Landasan Ketetapan peraturan tersebut, yaitu mencakup tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem dan Prosedur BPHTB, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan, Ketentuan-ketentuan Lain, Validasi BPHTB Oleh Dinas Pendapatan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara No. 26 Tahun 2014

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT