Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2014

PENETAPAN KELAS JALAN NILAI KOMERSIAL TITIK REKLAME PADA RUAS JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Walikota ini Mengatur tentang Pasal-pasal yang menjabarkan rincian Penetapan Kelas Jalan Nilai Komersial Titik Reklame Pada Ruas Jalan diKota Bandar Lampung.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang PENETAPAN KELAS JALAN NILAI KOMERSIAL TITIK REKLAME PADA RUAS JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

T.E.U.

Indonesia, Kota Bandar Lampung

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bandar Lampung

Tanggal Penetapan

29 September 2014

Tanggal Pengundangan

30 September 2014

Tanggal Berlaku

29 September 2014

Sumber

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bandar Lampung

Bidang

Halaman ini telah diakses 923 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2014 PENETAPAN KELAS JALAN NILAI KOMERSIAL TITIK REKLAME PADA RUAS JALAN DI KOTA BL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

nilai-komersial-titik-reklame
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16,
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENETAPAN KELAS JALAN NILAI KOMERSIAL TITIK REKLAME PADA RUAS JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK:	a. bahwa penetapan kelas jalan dilakukan penyelenggara jalan sesuai dengan status jalan masing masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Mentri; b. bahwa mellhat perkembangan pembangunan dan kemajuan ekonomi kawasan tertentu dipandang perlu menetapkan kelas jalan nilai Komersial tltik reklame yang memiliki nilai ekonomis tertentu pada suatu kawasan; c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Kelas Jalan nilai komersial titik reklame pada ruas jalan di Kota Bandar Lampung, 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Llngkungan Daerah Tingkat Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik lndoensia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Llntas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tlngkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 3213); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Ruas - Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/KPTS/M/2012 tentang Penetapan Jalan Kelas Jalan Berdasarkan Daya Dukung Untuk Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi kendaraan bermotor di pulau jawa dan pulau Sumatera ; 12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung; 13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2011; Didalam Peraturan Walikota ini Mengatur tentang Pasal-pasal yang menjabarkan rincian Penetapan Kelas Jalan Nilai Komersial Titik Reklame Pada Ruas Jalan diKota Bandar Lampung.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2014. 4 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521