Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan No. 26 Tahun 2013

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERJ SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati Ini mengatur tentang gambaran dan rincian tentang jenis Pakaian Dinas di antaranya : Pakaian Dinas KORPRI PNS Pria dan kelengkapannya, Pakaian Dinas KORPRI PNS Wanita dan kelengkapannya, dan juga mengatur tentang jenis dan Bentuk Atribut perlengkapan .

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERJ SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kalianda

Tanggal Penetapan

22 Mei 2013

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2013

Tanggal Berlaku

22 Mei 2013

Sumber

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI/KOMITE/BADAN/DEWAN/STAF KHUSUS/TIM/PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 386 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2013 JO NOMOR 12 TAHUN 2011 PAKAIAN DINAS PNS DI LINGK. PEMKAB LAMSEL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perubahan-peraturan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERJ SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan setelah dilakukan evaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 , Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46- 149 / 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah; 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.71/MEN/2009; 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan Di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Kabupaten; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009; 16. Peraturan Menteri Kelautan Nomor : P.71/MENHUT-II/2008 tentang Pakian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan; 17. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Bentuk, Warna dan Isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).
Dalam Peraturan Bupati Ini mengatur tentang gambaran dan rincian tentang jenis Pakaian Dinas di antaranya : Pakaian Dinas KORPRI PNS Pria dan kelengkapannya, Pakaian Dinas KORPRI PNS Wanita dan kelengkapannya, dan juga mengatur tentang jenis dan Bentuk Atribut perlengkapan .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2013.
16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan No. 26 Tahun 2013

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERJ SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT