Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 31 Tahun 2017

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN; BAB V TRANSAKSI NON TUNAI; BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI; BAB VIII KERUGIAN DAERAH ATAS TRANSAKSI NON TUNAI; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Seruyan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

06 November 2017

Tanggal Pengundangan

09 November 2017

Tanggal Berlaku

09 November 2017

Sumber

BD.2017/31

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1169 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 31 PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

transaksi non tunai
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2017/31
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:	bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Bahwa sebagai implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur prosedur pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN; BAB V TRANSAKSI NON TUNAI; BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI; BAB VIII KERUGIAN DAERAH ATAS TRANSAKSI NON TUNAI; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017. 22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521