Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan No. 4 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perubahan ketentuan perjalanan dinas, Biaya dan tunjangan perjalanan, Prosedur administratif, Tanggung jawab dan akuntabilitas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

T.E.U.

Indonesia, Kota Tarakan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tarakan

Tanggal Penetapan

06 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2016

Tanggal Berlaku

06 Januari 2016

Sumber

BD 2016/NO 69

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tarakan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1112 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KOTA_TARAKAN_4_2016 TTG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERWALI NOMOR 2 TAHUN 2013 TTG PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEMKOT TARAKAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD 2016/NO 69
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi perjalanan dinas, perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 guna memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan tata cara pelaksanaan perjalanan dina mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman perjalanan dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan/anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Wallkota, Pimpinarr/ Anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Perubahan ketentuan perjalanan dinas, Biaya dan tunjangan perjalanan, Prosedur administratif, Tanggung jawab dan akuntabilitas.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016. 8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan No. 4 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT