Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan No. 5 Tahun 2017

Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tujuan dan Prinsip, Kriteria Penerima, Mekanisme Penyaluran Dana, Penggunaan Dana, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Tarakan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tarakan

Tanggal Penetapan

13 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2017

Tanggal Berlaku

01 Februari 2017

Sumber

BD 2017/NO 165

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tarakan

Bidang

Halaman ini telah diakses 449 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KOTA_TARAKAN_5_2017 TTG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN YG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD 2017/NO 165
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Tarakan perlu diberikan bantuan operasional pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tarakan; bahwa agar pelaksanaan dan pengelolaan pemberian bantuan operasional pendidikan dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu pengaturan teknis; bahwa perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IITarakan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inodenesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah. Tujuan dan Prinsip, Kriteria Penerima, Mekanisme Penyaluran Dana, Penggunaan Dana, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Sanksi.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521