Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 23 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SASARAN, TUJUAN, DAN PESERTA JAMPERSAL BAB III PENYELENGGARA JAMPERSAL BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL BAB V PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

09 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

09 Januari 2017

Tanggal Berlaku

09 Januari 2017

Sumber

BD.2017/No.23

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 370 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.23 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan; b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Bupati tent.ang Pedoman Pelaksanaan Dana Persalinan; 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambq,han Lembaran Negara Nomor 4267); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 7. Undang undang Nomor 44 Tahun 2OO9 Tentang Rumah Sakit. (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 153 Tahun 2009, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 8. Undang- undang Nomor 13 Tahun 2011. Tentang penanganan fakir miskin.( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 83 Tahun 201 1 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)9. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undan Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2015 Nomor SS,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1O. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 71 tahun 2O16 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2077; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20O7 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20 16 Nomor 8) 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7;(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor l4); 17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Mandara Mendidoha (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 32) 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 44119. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatab dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O17(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 80); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SASARAN, TUJUAN, DAN PESERTA JAMPERSAL BAB III PENYELENGGARA JAMPERSAL BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL BAB V PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017. 51

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 23 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT