Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 16 Tahun 2017

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

03 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

03 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

03 Agustus 2017

Sumber

BD.2017/No.16

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 368 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.16 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

sekretariat
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) secara maksimal guna membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) dalam menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusrf, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sslagairnanz dimal<sud pada huruf a di Atas di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Konawe Selatan. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun l98ltentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l98l Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Namor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 4267); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Dll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor s2s4l; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggErraan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46r41;10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2Ol0 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaaa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s14s); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 1O); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017. 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 16 Tahun 2017

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT