Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 14 Tahun 2017

Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI USAHA DAN KEGIATAN WAJIB UKL-UPL BAB III FORMAT PENYUSUNAN UKL-UPL BAB IV PENYUSUN DOKUMEN UKL-UPL BAB V TATA CARA DAN PROSES PENERBITAN REKOMENDASI BAB VI ISI DAN FUNGSI REKOMENDASI BAB VII IZIN LINGKUNGAN BAGI KEGIATAN WAJIB UKL-UPL BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

13 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2017

Tanggal Berlaku

13 Juni 2017

Sumber

BD.2017/No.14

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 357 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.14 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pedoman

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya pembinaan, pengaq/asan dan pengendalian kegiatan usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, maka perlu menyusun pedoman dokumen lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) maupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penlrrsunan Llpaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH);
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan. di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataatl Ruang (kmbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 20OZ Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tlmbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Iembaran Negara Republik In'Conesia Tahun 2009 Nomor 140, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59); 6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indanesia Nomor 52341; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor' 27 Talun 2012 tentang Ijin Lingkungan, (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Talrun 2Ol2 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 2036); 13. Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B- 5362/Dep/I-l/LH/O7 /2010 tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi Dengan UKL UPL; 14. Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B- 7789/Dep.l/LH/PDAL,/07 /2013 tentang pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan Untuk Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL UpL; 15. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.I/MENLHK/PKTL/?LA.4 /3/2017 tentang Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangui.ran perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI USAHA DAN KEGIATAN WAJIB UKL-UPL BAB III FORMAT PENYUSUNAN UKL-UPL BAB IV PENYUSUN DOKUMEN UKL-UPL BAB V TATA CARA DAN PROSES PENERBITAN REKOMENDASI BAB VI ISI DAN FUNGSI REKOMENDASI BAB VII IZIN LINGKUNGAN BAGI KEGIATAN WAJIB UKL-UPL BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
33

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 14 Tahun 2017

Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT