Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 13 Tahun 2017

Perusahaan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III SUSUNAN ORGANISASI ULP BAB IV TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN ULP BAB V TATA KERJA BAB VI PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB VII KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

08 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

09 Mei 2017

Tanggal Berlaku

09 Mei 2017

Sumber

BD.2017/No.13

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 376 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.13 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perubahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perusahaan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor O4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat membentuk Unit layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konavre Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambihan t.erhbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Penetapan Pembahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 ter:tang Organisasi - Perangkat Daerale (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik IndonesiA Nomor 70 Tatrun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2O10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2O04 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 9. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentaag Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036);, 11. Peraturan Kepala l,embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang,/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O12 tentang Urrit l,ayanan Pengadaan; 12. 13. 14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertiflkasi Keahlial Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa.ten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8O Tahun 2OL6 tentang Penjabaran dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2Ol7 (Behta Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 80). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III SUSUNAN ORGANISASI ULP BAB IV TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN ULP BAB V TATA KERJA BAB VI PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB VII KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017. 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521