Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 8 Tahun 2016

Penyelenggaraan Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN; BAB IV SUMBER DAYA DAN USAHA PARIWISATA; BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN; BAB VI KAWASAN PARIWISATA; BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB VIII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; BAB IX BADAN PROMOSI PARIWISATA; BAB X PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA; BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PENDANAAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Murung Raya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Puruk Cahu

Tanggal Penetapan

29 November 2016

Tanggal Pengundangan

29 November 2016

Tanggal Berlaku

29 November 2016

Sumber

LD.2016/168

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Bidang

Halaman ini telah diakses 618 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 ttg Penyelenggaraan Kepariwisataan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pariwisata
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/168
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	bahwa kepariwisataan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat daiam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan penerimaan daerah, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap melestarikan kepribadian budaya daerah dan terpeliharanya nilai-nilai agama sebagaimana terkandung daiam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan kepariwisataan berperan daiam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang berlandaskan norma agama dan nilai budaya yang hidup daiam masyarakat dan berwawasan lingkungan. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Perat iran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN; BAB IV SUMBER DAYA DAN USAHA PARIWISATA; BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN; BAB VI KAWASAN PARIWISATA; BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB VIII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; BAB IX BADAN PROMOSI PARIWISATA; BAB X PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA; BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PENDANAAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 8 Tahun 2016

Penyelenggaraan Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT