Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 7 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II HAK DAN KEWAJIBAN; BAB III JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN; BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN; BAB V KURIKULUM; BAB VI PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN; BAB VII BAHASA PENGANTAR; BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; BAB IX PRASARANA DAN SARANA; BAB X EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI; BAB XI PENDANAAN; BAB XII PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN; BAB XIII PENJAMINAN MUTU; BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XV KERJASAMA; BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIX KETENTUAN PIDANA; BAB XX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

05 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

15 Maret 2017

Tanggal Berlaku

15 Maret 2017

Sumber

LD.2017/153

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 639 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pendidikan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/153
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:	bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan intemasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan. penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat. dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan urusan pendidikan dasar yang ada di daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II HAK DAN KEWAJIBAN; BAB III JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN; BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN; BAB V KURIKULUM; BAB VI PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN; BAB VII BAHASA PENGANTAR; BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; BAB IX PRASARANA DAN SARANA; BAB X EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI; BAB XI PENDANAAN; BAB XII PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN; BAB XIII PENJAMINAN MUTU; BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XV KERJASAMA; BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIX KETENTUAN PIDANA; BAB XX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017. 50 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521