Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2015

Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN; BAB III SASARAN; BAB IV PERMOHONAN; BAB V PENYEDIAAN; BAB VI RUANG LINGKUP; BAB VII PELIMPAHAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN; BAB VIII PELIMPAHAN KEWENANGAN; BAB IX PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU; BAB X PENGADUAN; BAB XI PELAPORAN; BAB XII INFORMASI; BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI; BAB XIV PEMBIYAAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

11 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

11 Mei 2015

Tanggal Berlaku

11 Mei 2015

Sumber

BD.2015/18

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 596 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2015 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2015/18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 13 peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu surat edaran menteri dalam negeri Nomor 100/1005/SJ tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Kementerian dalam Negeri yaitu melakukan langkah-langkah optimalisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik yang meliputi antara lain mempercepatakan dan memperpendek mata rantai proses perajinan dengan melakukan penyederhanaan izin dan pelimpahan kewenangan kepada kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu (PSTP);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Perda Kota Palangka Raya Nomor 30 Tahun 2014; Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturn Daerah Kota Palangka raya Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan daerah kota palangka raya nomor 1 tahun 2015; Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 11 Tahun 2015;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN; BAB III SASARAN; BAB IV PERMOHONAN; BAB V PENYEDIAAN; BAB VI RUANG LINGKUP; BAB VII PELIMPAHAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN; BAB VIII PELIMPAHAN KEWENANGAN; BAB IX PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU; BAB X PENGADUAN; BAB XI PELAPORAN; BAB XII INFORMASI; BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI; BAB XIV PEMBIYAAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2015.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2015

Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT