Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 64 Tahun 2017

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan ;3.ruang lingkup;4.pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;5.penandatanganan perizinan dan non perizinan ;6.penertiban , penolakan , pembatalan dan pencabutan izin;7.pembinaan dan pengawasan;8.ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Serang Nomor 64 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

T.E.U.

Indonesia, Kota Serang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Serang

Tanggal Penetapan

07 November 2017

Tanggal Pengundangan

08 November 2017

Tanggal Berlaku

08 November 2017

Sumber

BD.2017/No.64

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Serang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1376 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwal Pelimpahan PENDELEGASIAN PERIZINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD.2017/No.64
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:	a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan Pelimpahan wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1.UU No. 28 Tahun 1999 ;2.UU No. 25 Tahun 2007 ;3.UU No.32 Tahun 2007 ;4.UU No.25 Tahun 2009 ;5.UU No. 12 Tahun 2011 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.UU No.30 Tahun 2014 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No. 97 Tahun 2014 ;10.Perda Kota Serang No.2 Tahun 2014 ;11.Perda Kota Serang No.7 Tahun 2016 1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan ;3.ruang lingkup;4.pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;5.penandatanganan perizinan dan non perizinan ;6.penertiban , penolakan , pembatalan dan pencabutan izin;7.pembinaan dan pengawasan;8.ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017. 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521