Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2012

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini berisi tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dengan tujuan melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong tubuhnya akuntabiltas kinerja aparatur kecamatan dan memperjelas/mepertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Teluk Kuantan

Tanggal Penetapan

26 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

26 Maret 2012

Tanggal Berlaku

26 Maret 2012

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR 13

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Bidang

Halaman ini telah diakses 654 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB 13, 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:	Bahwa untuk optimalisasi pelakasanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) , dinyatakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat merupakan syarat substantif yang meliputi bidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 160/PEM/X/2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diatur Peraturan Bupati tentang PelimpahanSebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-405 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau; Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam peraturan ini berisi tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dengan tujuan melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong tubuhnya akuntabiltas kinerja aparatur kecamatan dan memperjelas/mepertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2012. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2012

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT