Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 51 Tahun 2017

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler & Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, standar satuan harga pakaian dinas dan atribut, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, belanja rumah tangga, serta besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler & Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gorontalo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Limboto

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2017/NO.51

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Bidang

Halaman ini telah diakses 701 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kabgor No 51 th 2017 ttg Kedudukan Protokoler & Hak Keuangan & Administratif Pimp & Anggota DPRD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

peraturan pelaksanaan peraturan daerah no. 3 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler dan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd kabupaten gorontalo

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler & Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2006; Perda Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Gorontalo No. 5 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, standar satuan harga pakaian dinas dan atribut, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, belanja rumah tangga, serta besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521