Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 50 Tahun 2005

Retribusi Perizinan Usaha Koperasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah diatur tentang: a) nama, obyek dan subyek retribusi; b) golongan retribusi; c) cara mengukur tingkat penggunaan jasa; d) prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; e) tata cara pemungutan; f) wilayah pemungutan; g) sanksi pemungutan; h) tata cara pembayaran dan penagihan; i) kadaluarsa; j) tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; k) pengawasan; l) ketentuan penyidikan, pada Retribusi Perizinan Usaha Koperasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 50 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Usaha Koperasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Ampana

Tanggal Penetapan

01 Oktober 2005

Tanggal Pengundangan

19 Desember 2005

Tanggal Berlaku

19 Desember 2005

Sumber

LD.2005/NO.50, TLD NO.-

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

Bidang

Halaman ini telah diakses 660 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

(149) PERDA NO 50 SERI C NO 7 TTG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA KOPERASI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Tojo Una-Una No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi izin usaha koperasi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 50, LD.2005/NO.50, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Usaha Koperasi
ABSTRAK:	bahwa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dapat dikelola dan dibina melalui usaha koperasi; bahwa pemberdayaan koperasi dan pengusaha kecil perlu adanya upaya pembinaan yang berencana dan terprogram dari dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah; bahwa dana untuk menunjang pembinaan / pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dapat dipungut dari jasa pelayanan melalui retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan dalam peraturan daerah; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 9 Tahun 1995; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 4 Tahun 1994; PP Nomor 9 Tahun 1995; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 25 Tahun 2000; Dalam Peraturan Daerah diatur tentang: a) nama, obyek dan subyek retribusi; b) golongan retribusi; c) cara mengukur tingkat penggunaan jasa; d) prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; e) tata cara pemungutan; f) wilayah pemungutan; g) sanksi pemungutan; h) tata cara pembayaran dan penagihan; i) kadaluarsa; j) tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; k) pengawasan; l) ketentuan penyidikan, pada Retribusi Perizinan Usaha Koperasi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2005. 7 halaman; Penjelasan 1 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521