Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 32 Tahun 2016

Pernyataan Anggaran Gender

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan subyek-subyek yang berhubungan dengan laki-laki atau perempuan; selain dapat digunakan untuk melihat sekilas kebijakan dan sumberdaya, anggaran gender merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan untuk mencapai kesetaraan gender. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut: a. integrasi kebijakan; b. perencanaan dan penganggaran; dan c. monitoring dan evaluasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pernyataan Anggaran Gender

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Palu

Tanggal Penetapan

23 September 2016

Tanggal Pengundangan

23 September 2016

Tanggal Berlaku

23 September 2016

Sumber

BD.2016/NO.475

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 486 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sulteng 2016.32.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pernyataan anggaran gender

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2016/NO.475

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pernyataan Anggaran Gender

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan di Daerah membutuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan penggunaan anggaran; bahwa untuk merealisasikan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai program dan kegiatan pengarusutamaan gender perlu disusun perencanaan dan penganggaran responsif gender yang di dalamnya memuat pernyataan anggaran gender; bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta pihak lainnya dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah yang responsif gender perlu diatur dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pernyataan Anggaran Gender;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 67 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan subyek-subyek yang berhubungan dengan laki-laki atau perempuan; selain dapat digunakan untuk melihat sekilas kebijakan dan sumberdaya, anggaran gender merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan untuk mencapai kesetaraan gender. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut: a. integrasi kebijakan; b. perencanaan dan penganggaran; dan c. monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 32 Tahun 2016

Pernyataan Anggaran Gender

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT