Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 61 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Pembayaran BPHTB dan Fungsi SSPD BPHTB; Pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat dan Pemberian Hak Pengelolaan; Tata Cara Penelitian Pemeriksaan SSPD BPHTB; Tata Cara Penerbitan STPD, SKPDKB, Dan SKPDKBT; Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan BPHTB; Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau pembatalan SKPD Atau STPD yang Tidak Benar; Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB; Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga BPHTB Kepada Wajib Pajak; Tata Cara Pemberian Pengurangan BPHTB; Pelaporan Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan; Insentif Pemungutan BPHTB; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

09 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

09 Desember 2010

Tanggal Berlaku

01 Januari 2011

Sumber

BD.2010/NO.1 SERI B

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 957 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kulon Progo No.61 Tahun 2010 ttg Juklak Perda Kab. Kulon Progo No.9 Tahun 2010 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bea-perolehan hak-tanah dan bangunan
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2010/NO.1 SERI B
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta mewujudkan kemandirian Daerah;b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu diatur Ketentuan Pelaksanaan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010. Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Pembayaran BPHTB dan Fungsi SSPD BPHTB; Pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat dan Pemberian Hak Pengelolaan; Tata Cara Penelitian Pemeriksaan SSPD BPHTB; Tata Cara Penerbitan STPD, SKPDKB, Dan SKPDKBT; Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan BPHTB; Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau pembatalan SKPD Atau STPD yang Tidak Benar; Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB; Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga BPHTB Kepada Wajib Pajak; Tata Cara Pemberian Pengurangan BPHTB; Pelaporan Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan; Insentif Pemungutan BPHTB; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. Jumlah Halaman: 37 HLM.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521