Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 5 Tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tanah Laut

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bupati Tanah Laut memuat tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; KODE REKENING PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA; PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; DANA ALOKASI UMUM DESA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tanah Laut
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tanah Laut
Nomor
5
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2014
Tempat Penetapan
Pelaihari
Tanggal Penetapan
02 Januari 2014
Tanggal Pengundangan
02 Januari 2014
Tanggal Berlaku
02 Januari 2014
Sumber
BD.2014/NO.5
Subjek
DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Bidang
Halaman ini telah diakses 302 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan