Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 7 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK PELAYANAN PUBLIK; BAB III BENTUK PELAYANAN PUBLIK; BAB III PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK; BAB IV SISTEM PELAYANAN TERPADU; BAB V PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN; BAB VI PROPORSI AKSES DAN KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN BERJENJANG; BAB VII PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X SANKSI ADMINISTRASI; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunung Mas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kuala Kurun

Tanggal Penetapan

03 April 2017

Tanggal Pengundangan

03 April 2017

Tanggal Berlaku

03 April 2017

Sumber

LD.2017/244

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Bidang

Halaman ini telah diakses 481 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 07 TAHUN 2017 TTG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pelayanan publik

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/244

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan jaminan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas yang lebih berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, bertanggungjawab, dan optimal dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maka diperlukan pengaturan secara khusus di Kabupaten Gunung Mas berkenaan penyelenggaraan pelayanan publik.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK PELAYANAN PUBLIK; BAB III BENTUK PELAYANAN PUBLIK; BAB III PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK; BAB IV SISTEM PELAYANAN TERPADU; BAB V PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN; BAB VI PROPORSI AKSES DAN KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN BERJENJANG; BAB VII PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X SANKSI ADMINISTRASI; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
36 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 7 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT