Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 8 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur: a. mengenai pendelegasian kewenangan dan kewajiban; serta b. pungutan retribusi perizinan, penerbitan perizinan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Ampana

Tanggal Penetapan

10 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

10 Mei 2017

Tanggal Berlaku

10 Mei 2017

Sumber

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

Bidang

Halaman ini telah diakses 864 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

(71) PERBUB NO 8 TAHUN 2017 TTG PENDELEGASIAN DAN NONO PERIZINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

DELEGASI wewenang peNANDATANGANAN PERIZINAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:	bahwa pendelegasian kewenagan Bupati dalam menandatangani perizinan dan non perizinan kepada Pejabat yang berwenang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan; bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah, penyesuaian kewenangan perizinan dan non perizinan menurut peraturan perundang-undangan serta penyesuaian kewenangan Perangkat Daerah yang menandatangani perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016; bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pejabat yang berwenang serta bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan untuk menandatangani perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 23 Tahun 2016; Perda Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati ini mengatur: a. mengenai pendelegasian kewenangan dan kewajiban; serta b. pungutan retribusi perizinan, penerbitan perizinan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017. 5 halaman; Lampiran 6 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 8 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT