Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 27 Tahun 2017

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP, BESARAN, DAN ALOKASI ANGGARAN Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bali

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bali

Tanggal Penetapan

17 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

17 Maret 2017

Tanggal Berlaku

01 Januari 2017

Sumber

LD.2017/NO.27

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bali

Bidang

Halaman ini telah diakses 602 kali

FILE-FILE PERATURAN

pergub-27-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG-TAMBAHAN-PENGHASILAN-BERDASARKAN-KELANGKAAN-PROFESI-PADA-BIRO-ADMINISTRASI-PENGADAAN-BARANG/JASA-SEKRETARIAT-DAERAH-PROVINSI-BALI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, LD.2017/NO.27

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali

ABSTRAK:

a. bahwa Pasal 39 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; b. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP, BESARAN, DAN ALOKASI ANGGARAN Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521