Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 1 Tahun 2017

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran 9. Sanksi Administratif 10. Tata Cara Penagihan 11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa 12. Masa Retribusi dan Retribusi Terutang 13. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi 14. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi 15. Ketentuan Penyidikan 16. Ketentuan Pidana 17. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tabanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tabanan

Tanggal Penetapan

31 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

31 Januari 2017

Tanggal Berlaku

31 Januari 2017

Sumber

LD.2017/NO.1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tabanan

Bidang

Halaman ini telah diakses 818 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

tera ulang hasil evaluasi 20 Desember 2016 final.doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
ABSTRAK:	Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pelayanan tera/tera ulang Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2010. 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran 9. Sanksi Administratif 10. Tata Cara Penagihan 11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa 12. Masa Retribusi dan Retribusi Terutang 13. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi 14. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi 15. Ketentuan Penyidikan 16. Ketentuan Pidana 17. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017. 11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 1 Tahun 2017

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT