Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 10 Tahun 2015

PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Prinsip-Prinsip; 5. Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan; 6. Badan Kerjasama Desa (BKD); 7. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); 8. Unit-Unit Kerja BKAD; 9. Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK; 10. Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan; 11. Keuangan; 12. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan; 13. Penyelesaian Perselisihan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

17 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

17 Maret 2015

Tanggal Berlaku

17 Maret 2015

Sumber

BD 2015/NO.10

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 429 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2015/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

ABSTRAK:

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat telah memasuki masa akhir pelaksanaan. Hasil-hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan perlu dilakukan upaya pelestarian agar terlindungi, berkembang dan berkelanjutan. Guna kepentingan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan di Kabupaten Pangandaran.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Prinsip-Prinsip; 5. Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan; 6. Badan Kerjasama Desa (BKD); 7. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); 8. Unit-Unit Kerja BKAD; 9. Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK; 10. Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan; 11. Keuangan; 12. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan; 13. Penyelesaian Perselisihan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015.
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 10 Tahun 2015

PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT