Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2011

Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan apa yang dimaksud dengan izin gangguan dan jenis usaha atau kegiatan yang wajib mengajukan izin ini. Menyatakan tujuan dari pengaturan izin gangguan, yaitu untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon untuk mengajukan izin gangguan, termasuk dokumen yang diperlukan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

04 April 2011

Tanggal Pengundangan

04 April 2011

Tanggal Berlaku

04 April 2011

Sumber

LD 2011/NO.05

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 490 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 5 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Izin Gangguan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2011/NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Gangguan
ABSTRAK:	Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan iklim insdustri daerah serta meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Izin Gangguan. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Staastblad 1926 : 226 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan staastblad Nomor 450); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang –Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana teleh di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan apa yang dimaksud dengan izin gangguan dan jenis usaha atau kegiatan yang wajib mengajukan izin ini. Menyatakan tujuan dari pengaturan izin gangguan, yaitu untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon untuk mengajukan izin gangguan, termasuk dokumen yang diperlukan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 13 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2011

Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT