Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2011

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai menyatakan tujuan pengaturan untuk memastikan kegiatan pertambangan berlangsung secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam konteks pertambangan mineral dan batubara. Mengatur mekanisme pemberian izin usaha pertambangan, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon. Mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan pertambangan serta sanksi bagi yang melanggar ketentuan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

04 April 2011

Tanggal Pengundangan

04 April 2011

Tanggal Berlaku

04 April 2011

Sumber

LD 2011/NO.04

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 594 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 4 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2011/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	Dengan berlakunya Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka segala peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Nunukan masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga perlu dirubah. Nahwa Kabupaten Nunukan terdiri dari daratan dan perairan yang banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam, yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah / mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan Daerah dan Masyarakat, maka perlu menetapakan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksnaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini mengatur mengenai menyatakan tujuan pengaturan untuk memastikan kegiatan pertambangan berlangsung secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam konteks pertambangan mineral dan batubara. Mengatur mekanisme pemberian izin usaha pertambangan, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon. Mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan pertambangan serta sanksi bagi yang melanggar ketentuan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 40 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2011

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT