Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 46 Tahun 2017

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA TIKET MASUK OBJEK WISATA DAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN BAGI PEMEGANG KARTU IDENTITAS ANAK DI WILAYAH KOTA BATU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini memuat tentang Pemberian Keringanan Biaya Tiket Masuk Objek Wisata dan Pengurangan Pajak Hiburan bagi Pemegang Kartu Identitas Anak di Wilayah Kota Batu, berisi tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemberian Keringaan Biaya Tiket Masuk Objek Wisata dan Pengurangan Pajak Hiburan, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batu Nomor 46 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA TIKET MASUK OBJEK WISATA DAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN BAGI PEMEGANG KARTU IDENTITAS ANAK DI WILAYAH KOTA BATU

T.E.U.

Indonesia, Kota Batu

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Batu

Tanggal Penetapan

13 April 2017

Tanggal Pengundangan

13 April 2017

Tanggal Berlaku

13 April 2017

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 46/E

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Batu

Bidang

Halaman ini telah diakses 702 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

46. Pembebasan Biaya Tiket.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pariwisata dan Kebudayaan
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 46/E
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA TIKET MASUK OBJEK WISATA DAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN BAGI PEMEGANG KARTU IDENTITAS ANAK DI WILAYAH KOTA BATU
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan dalam rangka menambah pengetahuan di bidang kepariwisataan khususnya wisata edukasi bagi pelajar, perlu adanya peran serta pemerintah daerah sebagai fasilitator kepada pengusaha/pengelola objek wisata di wilayah Kota Batu untuk memberikan keringanan biaya tiket masuk bagi pelajar; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan penghapusan pajak; c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, setiap anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun di wilayah Kota Batu wajib mendaftarkan dan/atau memiliki Kartu Identitas Anak sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Keringanan Biaya Tiket Masuk Objek Wisata dan Pengurangan Pajak Hiburan bagi Pemegang Kartu Identitas Anak di Wilayah Kota Batu; 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 18. Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; Peraturan ini memuat tentang Pemberian Keringanan Biaya Tiket Masuk Objek Wisata dan Pengurangan Pajak Hiburan bagi Pemegang Kartu Identitas Anak di Wilayah Kota Batu, berisi tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemberian Keringaan Biaya Tiket Masuk Objek Wisata dan Pengurangan Pajak Hiburan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017. 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 46 Tahun 2017

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA TIKET MASUK OBJEK WISATA DAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN BAGI PEMEGANG KARTU IDENTITAS ANAK DI WILAYAH KOTA BATU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT