Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum SPM Penanaman Modal; Maksud ditetapkannya SPM Bidang Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.; Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Penanaman Modal adalah untuk menyamakan pemahaman dalam rangka mencapai target penerapan SPM Bidang Penanaman Modal sampai tahun 2014; SPM Bidang Penanaman Modal; Pengorganisasian; Pelaksanaan (SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target, SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/ standar teknis dan tata cara yang telah ditetapkan); Pelaporan (KPPT secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Penanaman Modal kepada Bupati serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi);